Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PT”), Perseroan Terbatas pada dasarnya didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan… Read More »Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), Penyiaran pada pokoknya merupakan suatu kegiatan pemancarluasan siaran baik siaran berupa suara, gambar dan/atau gambar dan suara, melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum… Read More »Ketentuan Penyiaran Lagu yang dilarang oleh KPI
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (“POJK BPRS”), Pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah didefinisikan sebagai Pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara BPRS dengan Nasabah untuk suatu usaha tertentu, yang… Read More »Penerapan Prinsip Musyarakah dalam Lembaga Pembiayaan
Akad Berdasarkan Prinsip Syariah Secara umum, sah atau tidak suatu Akad tunduk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (“KHES”). Berdasarakan Pasal 28 KHES, diatur bahwa Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (1) KHES, Akad yang sah… Read More »Konsep Ideal Pembiayaan Syariah
Sebagaimana diketahui bersama, Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya, yang berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (“Kekayaan Intelektual”). Oleh karenanya, terhadap setiap orang atau kelompok yang menimbulkan atau menciptakan… Read More »Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang
Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (“INPRES 1/22”). INPRES 1/22 memberikan instruksi kepada berbagai instansi pemerintah untuk turut mengambil langkah-langkah dalam rangka berkoordinasi terhadap pengendalian dan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya… Read More »BPJS Sebagai Syarat Jual Beli Tanah
A. BPJS Ketenagakerjaan Sebelum dijabarkan lebih lanjut mengenai kewajiban BPJS Ketenagakerjaan ada baiknya terlebih dahulu dijabarkan mengenai jenis program dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 4 (empat) program yaitu sebagai berikut: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (diatur khusus dalam PP No. 44/2015 beserta perubahan sebagaimana diatur… Read More »Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang Wajib Didaftarkan
Guna tetap dapat mengurangi penyebaran COVID-19, Pemerintah kembali melakukan perpanjangan terhadap PPKM level 1 terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022, dengan beberapa penyesuaian. Pengaturan mengenai penyesuaian terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.45… Read More »Perpanjangan PPKM