Pertambangan Batuan yaitu merupakan salah satu kegiatan pertambangan sumber daya alam jenis mineral yang diakui secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut dengan perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4… Read More »Surat Izin Pertambangan Batuan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU Lalu Lintas”), pada dasarnya mengatur diantaranya mengenai upaya dan/atau kewajban pengemudi dan setiap orang yang bertanggung jawab atas kendaraan yang melintas pada lalu lintas jalan. Adapun, yang dapat dikategorikan sebagai kendaraan sebagaimana dimaksud… Read More »Pertanggungjawaban Perusahaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut dengan perubahan terakhir yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU KUP”), pada dasarnya Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat… Read More »Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif atas Surat Ketetapan Pajak
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PT”), Perseroan Terbatas pada dasarnya didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan… Read More »Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), Penyiaran pada pokoknya merupakan suatu kegiatan pemancarluasan siaran baik siaran berupa suara, gambar dan/atau gambar dan suara, melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum… Read More »Ketentuan Penyiaran Lagu yang dilarang oleh KPI
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (“POJK BPRS”), Pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah didefinisikan sebagai Pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara BPRS dengan Nasabah untuk suatu usaha tertentu, yang… Read More »Penerapan Prinsip Musyarakah dalam Lembaga Pembiayaan
Akad Berdasarkan Prinsip Syariah Secara umum, sah atau tidak suatu Akad tunduk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (“KHES”). Berdasarakan Pasal 28 KHES, diatur bahwa Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (1) KHES, Akad yang sah… Read More »Konsep Ideal Pembiayaan Syariah
Sebagaimana diketahui bersama, Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya, yang berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (“Kekayaan Intelektual”). Oleh karenanya, terhadap setiap orang atau kelompok yang menimbulkan atau menciptakan… Read More »Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang
Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (“INPRES 1/22”). INPRES 1/22 memberikan instruksi kepada berbagai instansi pemerintah untuk turut mengambil langkah-langkah dalam rangka berkoordinasi terhadap pengendalian dan pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya… Read More »BPJS Sebagai Syarat Jual Beli Tanah
A. BPJS Ketenagakerjaan Sebelum dijabarkan lebih lanjut mengenai kewajiban BPJS Ketenagakerjaan ada baiknya terlebih dahulu dijabarkan mengenai jenis program dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 4 (empat) program yaitu sebagai berikut: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (diatur khusus dalam PP No. 44/2015 beserta perubahan sebagaimana diatur… Read More »Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang Wajib Didaftarkan