Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, masyarakat menciptakan euforianya tersendiri dengan tujuan untuk mendukung calon-calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif sesuai dengan pilihannya tersendiri. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, terasa euforia yang berbeda pada masyarakat akibat adanya salah satu calon legislatif yang cukup… Read More »Pencalonan DPD di Kalangan Selebriti
Dalam praktik bisnis di Indonesia, seringkali ditemukan bahwa Organ Perusahaan khususnya Direksimemiliki jabatan rangkap sebagai Direksi dalam 2 (dua) Perusahaan, yang memiliki kegiatan usahasejenis pada:a. Perusahaan dimana Direksi yang bersangkutan ditunjuk sebagai salah satu Organ Perusahaan; danb. Perusahaan yang didirikan oleh Direksi yang bersangkutan. Potensi… Read More »Dampak Hukum Jabatan Rangkap Organ Perusahaan dalam Perusahaan Sejenis
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PeraturanPerpajakan (“UU 7/2021”), Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak(“NPWP”) akan dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”). Hal tersebut sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 j.o ayat 1a UU 7/2021, yang… Read More »Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK)Wajib Pajak Orang Pribadi (Penduduk)
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dan ditetapkan Usia Dewasa bagi anak yang dianggap telah cakap untuk melakukan segala bentuk perbuatan hukum yaitu pada usia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebelumnya. Apabila seorang anak belum mencapai Usia Dewasa, segala bentuk… Read More »Penetapan Perwalian dalam Jual Beli Aset
Pengimplementasian kewajiban Pemerintah Indonesia baik dalam tingkat pusat ataupun tingkat daerah untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“MBR”), diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (“UU 1/2011”), salah satunya untuk kebijakan pembebasan PPN. Kebijakan bebas PPN tersebut,… Read More »Kebijakan Bebas PPN dalam Transaksi Jual Beli Hunian
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pelaksanaan Social Commerce di Indonesia pada dasarnya telah memperoleh penolakan dari pemerintah Indonesia, dikarenakan belum adanya regulasi yang membatasi pelaksanaan dari Social Commerce dan menyebabkan berbagai issue, setidak-tidaknya sebagai berikut: • Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kegiatan perdagangan di Indonesia; •… Read More »Penyesuaian ketentuan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Social Commerce pada dasarnya merupakan suatu sistem transaksi atau perdagangan, yang dilakukan oleh Pedagang dan Pembeli, dalam suatu media elektronik yang mulanya hanya dipergunakan sebagai media sosial. Dalam praktiknya saat ini, Pedagang dan Pembeli seringkali menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Tiktok sebagai sarana… Read More »Perbedaan Social Media dengan E – Commerce
A. Harta Bersama dalam Perkawinan Dalam suatu perkawinan yang sah, suatu harta benda yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan tersebut akan dikategorikan sebagai Harta Bersama bagi suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor… Read More »Pemisahan Harta dalam Perkawinan dan Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement)
Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 19/2009”), Hewan Peliharaan didefinisikan sebagai hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Oleh karenanya, setiap orang diberikan hak untuk memelihara dan merawat tiap-tiap hewan peliharaan… Read More »Kewajiban menjaga Ketertiban dalam Memelihara Hewan Peliharaan
Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dengan tujuan agar dapat membuktikan pemilik yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah, dalam hal ini tiap-tiap bidang tanah yang dimiliki oleh pemilik dan/atau pemegang hak wajib untuk dilakukan Pendaftaran Tanah.… Read More »Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali