Skip to content
Home » Archives for admin

admin

Kepatuhan Administrasi Perseroan Terbatas dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan HukumPerseroan Terbatas di Indonesia

  • by

Perseroan Terbatas di Indonesia kini memiliki regulasi baru yang penting untuk dipahami dan disesuaikan dalam pemenuhan kewajiban administratifnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum Nomor 49 Tahun… Read More »Kepatuhan Administrasi Perseroan Terbatas dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan HukumPerseroan Terbatas di Indonesia

Hubungan Istimewa: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

  • by

A. HUBUNGAN ISTIMEWA DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA Dalam sistem perpajakan di Indonesia, konsep hubungan istimewa (related party) merupakan hal krusial bagi otoritas pajak untuk mengidentifikasi transaksi yang berpotensi tidak mencerminkan kewajaran dan kelaziman usaha. Hubungan istimewa menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan… Read More »Hubungan Istimewa: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Kewajiban Penandaan dan Pembatasan Klaim pada Produk Kosmetik

Dalam praktik penyelenggaraan peredaran kosmetik, penandaan pada kemasan merupakan hal penting sebagai komunikasi utama antara pelaku usaha dengan konsumen. Melalui sebuah penandaan, konsumen memperoleh informasi mengenai identitas, manfaat, cara penggunaan, serta keamanan suatu produk secara langsung sebelum membeli dan menggunakannya. Oleh karena itu, kejelasan, kebenaran,… Read More »Kewajiban Penandaan dan Pembatasan Klaim pada Produk Kosmetik

Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

  • by

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (“PMK 72/2025”) sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.… Read More »Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bagi Pelaku Usaha Perumahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025

  • by

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan (“PMK 65/2025”) diterbitkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional, khususnya dalam rangka mencapai target pembangunan tiga juta rumah. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan… Read More »Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bagi Pelaku Usaha Perumahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025

Penyelenggaraan ITSK dalam lingkup Aset Kripto

  • by

A. INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau selanjutnya cukup disebut “ITSK”, pada dasarnya diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“POJK ITSK”). Dalam POJK ITSK tersebut, ITSK didefinisikan… Read More »Penyelenggaraan ITSK dalam lingkup Aset Kripto

KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

  • by

Pusat Logistik Berikat (“PLB”) merupakan suatu kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga ketentuan mengenai Penyelenggaraan PLB, pada dasarnya diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan… Read More »KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

  • by

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah kembali melakukan perpanjangan terhadap kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya cukup disebut “PPN”) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan… Read More »Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

Keberlakuan Alat Bukti Tertulis Tanah Berdasarkan Dokumen Pembuktian Hak Lama

  • by

Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dengan tujuan agar dapat membuktikan pemilik yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah, dalam hal ini Pemerintah mewajibkan kepada seluruh pemilik dan/atau pemegang hak untuk melakukan Pendaftaran Tanah terhadap tiap-tiap… Read More »Keberlakuan Alat Bukti Tertulis Tanah Berdasarkan Dokumen Pembuktian Hak Lama