A. INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGANKetentuan mengenai Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau selanjutnya cukup disebut “ITSK”, pada dasarnya diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“POJK ITSK”). Dalam POJK ITSK tersebut, ITSK didefinisikan sebagai… Read More »Legal Research Penyelenggaraan ITSK dalam lingkup Aset Kripto
Pusat Logistik Berikat (“PLB”) merupakan suatu kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga ketentuan mengenai Penyelenggaraan PLB, pada dasarnya diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan… Read More »KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT
Dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah kembali melakukan perpanjangan terhadap kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya cukup disebut “PPN”) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan… Read More »Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun
Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dengan tujuan agar dapat membuktikan pemilik yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah, dalam hal ini Pemerintah mewajibkan kepada seluruh pemilik dan/atau pemegang hak untuk melakukan Pendaftaran Tanah terhadap tiap-tiap… Read More »Keberlakuan Alat Bukti Tertulis Tanah Berdasarkan Dokumen Pembuktian Hak Lama
Dasar hukum adanya ketentuan mengenai Penetapan Tanah Terlantar, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (“PP 20/2021”), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan… Read More »Penetapan Tanah Terlantar terhadap Tanah Warisan
Sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 24 Februari 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) telah melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU 1/2025”). Berdasarkan UU 1/2025 terdapat ketentuan-ketentuan… Read More »Ketentuan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Manusia sebagai mahluk hidup memerlukan tanah (ruang/lahan) untuk dapat menunjang seluruh keberlangsungan kehidupannya, objek tanah sendiri memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia khususnya dalam memenuhi segala kebutuhan dasar, baik untuk kebutuhan lahan pertanian yang dipergunakan untuk menunjang kebutuhan pangan, tempat untuk tinggal, serta… Read More »Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Secara Langsung Tanpa Melalui Pengadilan
Memasuki tahun 2025, pemerintah Indonesia resmi menaikkan dan menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula berlaku sebesar 11% (sebelas persen), berubah dan meningkat menjadi 12% (dua belas persen) (“Kenaikan Tarif PPN”). Kenaikan Tarif PPN tersebut di atas, pada dasarnya telah diamanatkan dalam Pasal 7… Read More »Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12% di Tahun 2025
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutus Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), atas Permohonan Uji Materiil Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang… Read More »Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan
Sebagaimana diketahui bersama, terkait upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Masyarakat atau Pelaku Usaha atas Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) selaku badan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (“JPH”)… Read More »Ketentuan Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal