Skip to content
Home » Archives for admin

admin

Ketentuan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • by

Sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 24 Februari 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) telah melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU 1/2025”). Berdasarkan UU 1/2025 terdapat ketentuan-ketentuan… Read More »Ketentuan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah

  • by

Manusia sebagai mahluk hidup memerlukan tanah (ruang/lahan) untuk dapat menunjang seluruh keberlangsungan kehidupannya, objek tanah sendiri memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia khususnya dalam memenuhi segala kebutuhan dasar, baik untuk kebutuhan lahan pertanian yang dipergunakan untuk menunjang kebutuhan pangan, tempat untuk tinggal, serta… Read More »Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah

design by Freepik

Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan

  • by

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutus Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), atas Permohonan Uji Materiil Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang… Read More »Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan

Ketentuan Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal

  • by

Sebagaimana diketahui bersama, terkait upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Masyarakat atau Pelaku Usaha atas Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) selaku badan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (“JPH”)… Read More »Ketentuan Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal

Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

  • by

Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, Pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM termasuk dengan memudahkan akses pembiayaan di antaranya dengan memberikan kepastian hukum atas penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN serta pada Pemerintah kepada UMKM melalui Penghapusbukuan dan Penghapustagihan.… Read More »Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah

  • by

Dalam rangka melindungi hak setiap orang atau badan terhadap hak atas tanah yang diperolehnya, setiap pemegang hak wajib untuk mencatatkan dan mendaftarkan hak atas tanah tersebut agar pemilik hak yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap tanahnya seperti menguasai, menggunakan, memiliki, mengalihkan, meletakkan jaminan… Read More »Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah

Penyesuaian Ketentuan Peredaran Zat Adiktif Tembakau dan Nikotin

  • by

Dalam rangka mengawasi peredaran dan penggunaan zat adiktif yang dapat membahayakan lingkungan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap ketentuan mengenai peredaran zat adiktif yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP… Read More »Penyesuaian Ketentuan Peredaran Zat Adiktif Tembakau dan Nikotin

Kewajiban Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Salah SatuSyarat Penerbitan Surat Izin Mengemudi

  • by

Sebagai bentuk legitimasi kompetensi masyarakat untuk mengemudi berbagai jenis kendaraan di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aspek yang berkaitan dengan lalu lintas, mewajibkan masyarakat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (“SIM”) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian… Read More »Kewajiban Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Salah SatuSyarat Penerbitan Surat Izin Mengemudi