Skip to content
Home » Archives for admin

admin

Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

  • by

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (“PMK 72/2025”) sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.… Read More »Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bagi Pelaku Usaha Perumahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025

  • by

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan (“PMK 65/2025”) diterbitkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional, khususnya dalam rangka mencapai target pembangunan tiga juta rumah. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan… Read More »Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bagi Pelaku Usaha Perumahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025

Legal Research Penyelenggaraan ITSK dalam lingkup Aset Kripto

  • by

A. INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGANKetentuan mengenai Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau selanjutnya cukup disebut “ITSK”, pada dasarnya diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“POJK ITSK”). Dalam POJK ITSK tersebut, ITSK didefinisikan sebagai… Read More »Legal Research Penyelenggaraan ITSK dalam lingkup Aset Kripto

KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

  • by

Pusat Logistik Berikat (“PLB”) merupakan suatu kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga ketentuan mengenai Penyelenggaraan PLB, pada dasarnya diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan… Read More »KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

  • by

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah kembali melakukan perpanjangan terhadap kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya cukup disebut “PPN”) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan… Read More »Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

Keberlakuan Alat Bukti Tertulis Tanah Berdasarkan Dokumen Pembuktian Hak Lama

  • by

Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dengan tujuan agar dapat membuktikan pemilik yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah, dalam hal ini Pemerintah mewajibkan kepada seluruh pemilik dan/atau pemegang hak untuk melakukan Pendaftaran Tanah terhadap tiap-tiap… Read More »Keberlakuan Alat Bukti Tertulis Tanah Berdasarkan Dokumen Pembuktian Hak Lama

Ketentuan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • by

Sebagaimana diketahui bersama, pada tanggal 24 Februari 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“DPR RI”) telah melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU 1/2025”). Berdasarkan UU 1/2025 terdapat ketentuan-ketentuan… Read More »Ketentuan Terhadap Badan Usaha Milik Negara Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Secara Langsung Tanpa Melalui Pengadilan

  • by

Manusia sebagai mahluk hidup memerlukan tanah (ruang/lahan) untuk dapat menunjang seluruh keberlangsungan kehidupannya, objek tanah sendiri memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia khususnya dalam memenuhi segala kebutuhan dasar, baik untuk kebutuhan lahan pertanian yang dipergunakan untuk menunjang kebutuhan pangan, tempat untuk tinggal, serta… Read More »Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Secara Langsung Tanpa Melalui Pengadilan