Pengimplementasian kewajiban Pemerintah Indonesia baik dalam tingkat pusat ataupun tingkat daerah untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“MBR”), diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (“UU 1/2011”), salah satunya untuk kebijakan pembebasan PPN. Kebijakan bebas PPN tersebut,… Read More »Kebijakan Bebas PPN dalam Transaksi Jual Beli Hunian
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pelaksanaan Social Commerce di Indonesia pada dasarnya telah memperoleh penolakan dari pemerintah Indonesia, dikarenakan belum adanya regulasi yang membatasi pelaksanaan dari Social Commerce dan menyebabkan berbagai issue, setidak-tidaknya sebagai berikut: • Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kegiatan perdagangan di Indonesia; •… Read More »Penyesuaian ketentuan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Social Commerce pada dasarnya merupakan suatu sistem transaksi atau perdagangan, yang dilakukan oleh Pedagang dan Pembeli, dalam suatu media elektronik yang mulanya hanya dipergunakan sebagai media sosial. Dalam praktiknya saat ini, Pedagang dan Pembeli seringkali menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Tiktok sebagai sarana… Read More »Perbedaan Social Media dengan E – Commerce
A. Harta Bersama dalam Perkawinan Dalam suatu perkawinan yang sah, suatu harta benda yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan tersebut akan dikategorikan sebagai Harta Bersama bagi suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor… Read More »Pemisahan Harta dalam Perkawinan dan Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement)
Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 19/2009”), Hewan Peliharaan didefinisikan sebagai hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Oleh karenanya, setiap orang diberikan hak untuk memelihara dan merawat tiap-tiap hewan peliharaan… Read More »Kewajiban menjaga Ketertiban dalam Memelihara Hewan Peliharaan
Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dengan tujuan agar dapat membuktikan pemilik yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah, dalam hal ini tiap-tiap bidang tanah yang dimiliki oleh pemilik dan/atau pemegang hak wajib untuk dilakukan Pendaftaran Tanah.… Read More »Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
1. Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang diadopsi dari hukum belanda Wetboek Van Strafrecht dan masih berlaku sampai dengan saat ini (“KUHP Lama”) tidak mengatur secara khusus mengenai Tindak Pidana Korporasi. Pada dasarnya, Tindak… Read More »Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi
Sebagaimana diketahui bersama, pada periode akhir tahun 2022, pemerintah Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perpu Cipta Kerja”), yang pada pokoknya mengubah ketentuan beberapa bidang hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020… Read More »Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Penetapan Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 pada Bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Perseroan Terbatas
Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), pada dasarnya pekerja perempuan (“Karyawati”) mendapatkan… Read More »Hak Tenaga Kerja Perempuan di Lingkungan Pekerjaan
A. Pengertian Fidusia Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (“UU Fidusia”) mendefinisikan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sesuai dengan definisi… Read More »Dampak Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia