Skip to content
Home » SNYTLAW

SNYTLAW

Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

  • by

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (“PMK 72/2025”) sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.… Read More »Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bagi Pelaku Usaha Perumahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025

  • by

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan (“PMK 65/2025”) diterbitkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional, khususnya dalam rangka mencapai target pembangunan tiga juta rumah. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan… Read More »Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bagi Pelaku Usaha Perumahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025

KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

  • by

Pusat Logistik Berikat (“PLB”) merupakan suatu kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga ketentuan mengenai Penyelenggaraan PLB, pada dasarnya diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan… Read More »KETENTUAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

  • by

Dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah kembali melakukan perpanjangan terhadap kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya cukup disebut “PPN”) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang sebelumnya telah ditetapkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan… Read More »Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Secara Langsung Tanpa Melalui Pengadilan

  • by

Manusia sebagai mahluk hidup memerlukan tanah (ruang/lahan) untuk dapat menunjang seluruh keberlangsungan kehidupannya, objek tanah sendiri memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia khususnya dalam memenuhi segala kebutuhan dasar, baik untuk kebutuhan lahan pertanian yang dipergunakan untuk menunjang kebutuhan pangan, tempat untuk tinggal, serta… Read More »Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Secara Langsung Tanpa Melalui Pengadilan

design by Freepik

Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan

  • by

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutus Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), atas Permohonan Uji Materiil Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang… Read More »Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan

Ketentuan Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal

  • by

Sebagaimana diketahui bersama, terkait upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Masyarakat atau Pelaku Usaha atas Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) selaku badan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (“JPH”)… Read More »Ketentuan Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal

Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

  • by

Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, Pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM termasuk dengan memudahkan akses pembiayaan di antaranya dengan memberikan kepastian hukum atas penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN serta pada Pemerintah kepada UMKM melalui Penghapusbukuan dan Penghapustagihan.… Read More »Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah