Dalam rangka melindungi hak setiap orang atau badan terhadap hak atas tanah yang diperolehnya, setiap pemegang hak wajib untuk mencatatkan dan mendaftarkan hak atas tanah tersebut agar pemilik hak yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap tanahnya seperti menguasai, menggunakan, memiliki, mengalihkan, meletakkan jaminan… Read More »Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah
Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai ragam suku dan budaya, dimana masing – masing memiliki kebudayaan yang berlaku secara turun – temurun atau yang dapat dikenal dengan Adat Istiadat. Atas hal tersebut, masyarakat Indonesia yang lahir dan hidup di dalam kebudayaan atau yang… Read More »Pengalihan Hak Kepemilikan atas Tanah Adat kepada Perseorangan
Dalam rangka mengawasi peredaran dan penggunaan zat adiktif yang dapat membahayakan lingkungan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap ketentuan mengenai peredaran zat adiktif yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP… Read More »Penyesuaian Ketentuan Peredaran Zat Adiktif Tembakau dan Nikotin
Sebagai bentuk legitimasi kompetensi masyarakat untuk mengemudi berbagai jenis kendaraan di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aspek yang berkaitan dengan lalu lintas, mewajibkan masyarakat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (“SIM”) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian… Read More »Kewajiban Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Salah SatuSyarat Penerbitan Surat Izin Mengemudi
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (“UU Kejaksaan”), Jaksa didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan… Read More »Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Jaksa Pengacara Negara
Restitusi Pajak atau yang dikenal dengan Tax Refund pada dasarnya merupakan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (“Ditjen Pajak”) untuk melakukan Pengembalian Pendahuluan terhadap atas Pajak Lebih Bayar untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak… Read More »Restitusi Pajak (Tax Refund) Bagi Wajib Pajak
Sehubungan dengan berkembangnya berita yang tengah hangat di kalangan masyarakat terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (“Program TAPERA”) yang termuat di berbagai platform media, pada pokoknya pemerintah mewajibkan kalangan Para Pekerja dan Pekerja Mandiri untuk mendaftar menjadi Peserta TAPERA. Atas hal tersebut, sejatinya program TAPERA sudah… Read More »Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)
SIM atau Surat Izin Mengemudi pada pokoknya merupakan bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan, jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian, yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Sebagaimana… Read More »Kewajiban Penerbitan SIM CI dan SIM CII Bagi Pengendara Sepeda Motor
Dengan adanya perkembangan teknologi yang beriringan dengan Era Digitalisasi, pada dasarnya tidak hanya memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat akan tetapi juga dapat memberikan dampak negatif salah satu diantaranya yaitu penyalahgunaan data pribadi. Dengan adanya perkembangan teknologi, saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses, mentransmisikan,… Read More »Pentingnya Memahami Perlindungan Data Pribadi pada Era Digitalisasi
Seiring dengan adanya perkembangan sistem pemidanaan, pemidanaan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap terdakwa melainkan di sisi lain juga memiliki tujuan mulia untuk penyelarasan kepentingan pemulihan korban dengan melibatkan pertanggungjawaban dari terdakwa melalui suatu pendekatan Keadilan Restoratif atau yang sering dikenal dengan… Read More »Pedoman Mengadili Perkara Pidana Pada Tahap Peradilan Berdasarkan Keadilan Restoratif PERMA No 1 Tahun 2024