Skip to content
Home » SNYT LAW

SNYT LAW

Kepatuhan Administrasi Perseroan Terbatas dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan HukumPerseroan Terbatas di Indonesia

  • by

Perseroan Terbatas di Indonesia kini memiliki regulasi baru yang penting untuk dipahami dan disesuaikan dalam pemenuhan kewajiban administratifnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkum Nomor 49 Tahun… Read More »Kepatuhan Administrasi Perseroan Terbatas dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan HukumPerseroan Terbatas di Indonesia

Hubungan Istimewa: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

  • by

A. HUBUNGAN ISTIMEWA DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA Dalam sistem perpajakan di Indonesia, konsep hubungan istimewa (related party) merupakan hal krusial bagi otoritas pajak untuk mengidentifikasi transaksi yang berpotensi tidak mencerminkan kewajaran dan kelaziman usaha. Hubungan istimewa menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan… Read More »Hubungan Istimewa: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Kewajiban Penandaan dan Pembatasan Klaim pada Produk Kosmetik

Dalam praktik penyelenggaraan peredaran kosmetik, penandaan pada kemasan merupakan hal penting sebagai komunikasi utama antara pelaku usaha dengan konsumen. Melalui sebuah penandaan, konsumen memperoleh informasi mengenai identitas, manfaat, cara penggunaan, serta keamanan suatu produk secara langsung sebelum membeli dan menggunakannya. Oleh karena itu, kejelasan, kebenaran,… Read More »Kewajiban Penandaan dan Pembatasan Klaim pada Produk Kosmetik

Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

  • by

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (“PMK 72/2025”) sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.… Read More »Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bagi Pelaku Usaha Perumahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025

  • by

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan (“PMK 65/2025”) diterbitkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional, khususnya dalam rangka mencapai target pembangunan tiga juta rumah. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan… Read More »Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan bagi Pelaku Usaha Perumahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025

Penyelenggaraan ITSK dalam lingkup Aset Kripto

  • by

A. INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau selanjutnya cukup disebut “ITSK”, pada dasarnya diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“POJK ITSK”). Dalam POJK ITSK tersebut, ITSK didefinisikan… Read More »Penyelenggaraan ITSK dalam lingkup Aset Kripto

Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Secara Langsung Tanpa Melalui Pengadilan

  • by

Manusia sebagai mahluk hidup memerlukan tanah (ruang/lahan) untuk dapat menunjang seluruh keberlangsungan kehidupannya, objek tanah sendiri memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia khususnya dalam memenuhi segala kebutuhan dasar, baik untuk kebutuhan lahan pertanian yang dipergunakan untuk menunjang kebutuhan pangan, tempat untuk tinggal, serta… Read More »Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Secara Langsung Tanpa Melalui Pengadilan

design by Freepik

Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan

  • by

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutus Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), atas Permohonan Uji Materiil Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang… Read More »Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan