Memasuki tahun 2025, pemerintah Indonesia resmi menaikkan dan menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula berlaku sebesar 11% (sebelas persen), berubah dan meningkat menjadi 12% (dua belas persen) (“Kenaikan Tarif PPN”). Kenaikan Tarif PPN tersebut di atas, pada dasarnya telah diamanatkan dalam Pasal 7… Read More »Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12% di Tahun 2025
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutus Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), atas Permohonan Uji Materiil Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang… Read More »Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan
Sebagaimana diketahui bersama, terkait upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Masyarakat atau Pelaku Usaha atas Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) selaku badan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (“JPH”)… Read More »Ketentuan Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal
Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, Pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM termasuk dengan memudahkan akses pembiayaan di antaranya dengan memberikan kepastian hukum atas penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN serta pada Pemerintah kepada UMKM melalui Penghapusbukuan dan Penghapustagihan.… Read More »Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Dalam rangka melindungi hak setiap orang atau badan terhadap hak atas tanah yang diperolehnya, setiap pemegang hak wajib untuk mencatatkan dan mendaftarkan hak atas tanah tersebut agar pemilik hak yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap tanahnya seperti menguasai, menggunakan, memiliki, mengalihkan, meletakkan jaminan… Read More »Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah
Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai ragam suku dan budaya, dimana masing – masing memiliki kebudayaan yang berlaku secara turun – temurun atau yang dapat dikenal dengan Adat Istiadat. Atas hal tersebut, masyarakat Indonesia yang lahir dan hidup di dalam kebudayaan atau yang… Read More »Pengalihan Hak Kepemilikan atas Tanah Adat kepada Perseorangan
Dalam rangka mengawasi peredaran dan penggunaan zat adiktif yang dapat membahayakan lingkungan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap ketentuan mengenai peredaran zat adiktif yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP… Read More »Penyesuaian Ketentuan Peredaran Zat Adiktif Tembakau dan Nikotin
Sebagai bentuk legitimasi kompetensi masyarakat untuk mengemudi berbagai jenis kendaraan di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aspek yang berkaitan dengan lalu lintas, mewajibkan masyarakat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (“SIM”) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian… Read More »Kewajiban Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Salah SatuSyarat Penerbitan Surat Izin Mengemudi
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (“UU Kejaksaan”), Jaksa didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan… Read More »Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Jaksa Pengacara Negara
Restitusi Pajak atau yang dikenal dengan Tax Refund pada dasarnya merupakan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (“Ditjen Pajak”) untuk melakukan Pengembalian Pendahuluan terhadap atas Pajak Lebih Bayar untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak… Read More »Restitusi Pajak (Tax Refund) Bagi Wajib Pajak