Perluasan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi Pemberi Kerja danPekerja di Sektor Pariwisata Berdasarkan PMK 72 Tahun 2025

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 (“PMK 72/2025”) sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025. Peraturan baru ini merupakan bentuk kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat sektor – sektor strategis nasional melalui pemberian insentif pajak kepada pemberi kerja dan pekerja.

Salah satu langkah yang ditempuh dalam kebijakan ini adalah memperluas cakupan sektor penerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (“PPh 21 DTP”) yang semula terbatas pada sektor usaha yang menjalankan kegiatan industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit, kini mencakup pula pemberian PPh 21 DTP untuk pekerja yang bekerja pada sektor pariwisata.

Sebagai catatan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, kegiatan usaha dengan sektor pariwisata pada dasarnya mencakup usaha sebagai berikut :

1) Daya Tarik Wisata;
2) Kawasan Pariwisata;
3) Jasa Transportasi Wisata;
4) Jasa Perjalanan Wisata;
5) Jasa Makanan dan Minuman;
6) Penyediaan Akomodasi;
7) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
8) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
9) Jasa Informasi Pariwisata;
10) Jasa Konsultan Pariwisata;
11) Jasa Pariwisata;
12) Wisata Tirta; dan
13) SPA.

Mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha secara keseluruhan, akan kami uraikan dalam Lampiran Legal Research ini.

Dalam pelaksanaannya, pemberian fasilitas PPh 21 DTP terhadap sektor – sektor usaha tersebut diberikan dengan dengan ketentuan periode masa pajak yang berbeda, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4A PMK 72/2025, dengan pemisahan dan perbedaan pemberian fasilitas PPh 21 DTP berdasarkan masa pajak sebagai berikut :
a. Untuk sektor usaha pada industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit, masa pemberian insentif PPh 21 DTP berlaku dari Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025; dan
b. Untuk sektor pariwisata, masa pemberian insentif PPh 21 DTP hanya berlaku dari Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025.

Perluasan insentif PPh 21 DTP terhadap sektor pariwisata dilandasi oleh pertimbangan bahwa sektor ini memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan memberikan keringanan pajak bagi pihak pemberi kerja dan pekerja di sektor pariwisata, pemerintah berharap dapat mendorong keberlanjutan kegiatan usaha serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Kebijakan ini juga mencerminkan penguatan peran sektor jasa, khususnya pariwisata, sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam hal ini, PMK 72/2025 menambahkan dan mengubah beberapa ketentuan penting dalam PMK sebelumnya, yang pada pokoknya mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan atas pemberian fasiltas PPh 21 DTP baik bagi Pemberi Kerja maupun bagi Pekerja. Setiap perubahan tersebut membawa dampak langsung terhadap aspek administratif dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan insentif ini.

Dengan diberlakukannya fasilitas PPh 21 DTP, dalam hal ini Sebagai Pelaku Usaha sekaligus Pemberi Kerja yang pada pokoknya memberikan Upah atau pendapatan dan penghasilan kepada para Pekerja, memiliki kewajiban untuk membayarkan insetif tersebut secara tunai kepada para Pekerja, termasuk melakukan pembayaran atas tunjangan PPh 21 yang ditanggung oleh Pemberi Kerja kepada para Pekerja yang bersangkutan.

Hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 5 ayat 1 PMK 72/2025 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah, merupakan pemberian insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai tertentu, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan 21 atau menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pegawai”.

Dengan dibayarkannya insentif atas PPh 21 oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja, maka dalam hal ini nilai atas insentif yang dibayarkan tersebut tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan yang dikenakan Pajak. Namun, dalam praktiknya, untuk dapat membuktikan bahwa Pemberi Kerja telah memberikan insentif PPh 21 kepada Pekerja, dalam hal ini Pemberi Kerja tetap harus membuatkan suatu bukti pemotongan pajak sesuai dengan tata cara yang berlaku di peraturan perundang – undangan bidang perpajakan, yang dilaporkan oleh Pemberi Kerja kepada instansi perpajakan yang berwenang setiap Masa Pajak.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan, pada dasarnya Pekerja terdiri atas 2 (dua) jenis hubungan kerja, yang didasarkan pada hubungan kerja
sebagai berikut :
a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”); dan
b. Perjanjian Kerja Waktu Tidan Tertentu (“PKWTT”).

Dengan adanya pemisahan 2 (dua) jenis hubungan kerja tersebut, maka dalam hal ini menimbulkan ketentuan dan persyaratan yang berbeda atas pemberian PPh 21 DTP, sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK 72/2025 yaitu sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap Tertentu atau PKWTT

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
b. Menerima penghasilan bruto tetap tidak lebih dari Rp10.000.000,00 per bulan; dan
c. Tidak menerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang perpajakan.

2. Pegawai Tidak Tetap Tertentu PKWT

a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
b. Menerima upah dengan jumlah:
– Rata – rata 1 (satu) hari tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam hal upah diterima atau diperoleh secara harian, mingguan, satuan, atau borongan;
– Tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan; dan
c. Tidak menerima insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Terdapat kemungkinan bahwa nilai fasilitas PPh 21 yang memiliki nilai lebih besar dari nilai PPh 21 terutang, sehingga menyebabkan adanya kelebihan bayar PPh 21 DTP. Untuk Pekerja dengan jenis hubungan kerja PKWTT, apabila terdapat kelebihan nilai failitas PPh 21 yang dibayarkan dari nilai Pajak Terutang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5 PMK 72/2025 kelebihan bayar PPh 21 DTP tersebut tidak akan dikembalikan kepada Pekerja PKWTT yang bersangkutan.

Namun, khusus untuk Pekerja PKWTT yang bekerja pada sektor pariwisata, apabila terdapat kelebihan bayar PPh 21 DTP akibat PPh 21 DTP yang telah dipotong nilainya lebih besar dari PPh 21 yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak, maka dalam hal ini Pemberi Kerja dapat mengembalikan kelebihan bayar pajak tersebut kepada Pekerja PKWTT yang bersangkutan, dengan nilai pengembalian sebesar bagian kelebihan pemotongan pajak yang tidak ditanggung pemerintah.

Nilai pengembalian kelebihan bayar pajak yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja PKWTT khusus dalam sektor pariwisata, pada dasarnya pengembalian kelebihan bayar pajak tersebut pun dapat diklaim kepada instansi perpajakan yang berwenang, melalui kompensasi kelebihan bayar pajak.

Kelebihan bayar pajak tersebut akan dikompensasikan sebagai pembayaran pajak terutang untuk masa pajak berikutnya, dengan nilai sebesar bagian kelebihan pembayaran pajak yang tidak ditanggung pemerintah. Adapun, untuk dapat memperoleh kompensasi kelebihan bayar pajak tersebut, dalam hal Pemberi Kerja harus mempersiapkan dokumen administratif, yang terdiri dari dokumen – dokumen sebagai berikut :

1. Kertas kerja penghitungan dan menyampaikannya melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak; dan
2. Bukti pemotongan tambahan atas bagian yang ditanggung pemerintah dan melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam hal ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya PMK 72/2025 memberikan hak atau fasilitas kemudahan dan keringanan bagi para Pekerja untuk tidak dikenakan PPh 21, melalui pemberian fasilitas PPh 21 DTP. Namun, dengan adanya fasilitas PPh 21 DTP ini, tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kerja untuk melakukan pelaporan serta penyampaian bukti potong PPh 21 kepada instansi perpajakan, serta tidak menghilangkan kewajiban Pemberi Kerja untuk tetap mengeluarkan sejumlah anggaran fasilitas pajak.

Dengan adanya fasilitas PPh 21 DTP, anggaran atas penanggungan fasilitas PPh 21 oleh Pemberi Kerja tersebut tetap harus dibayarkan, namun pembayarannya tidak dilakukan penyetoran ke kas negara. Pembayaran atas anggaran fasilitas PPh 21 Pemberi Kerja tetap wajib diserahkan kepada Pekerja yang bersangkutan baik Pekerja PKWT maupun Pekerja PKWTT.

Khusus untuk Pekerja PKWTT dalam sektor pariwisata, dalam hal ini memperoleh fasilitas yang lebih menguntungkan, dimana Pekerja PKWTT sektor pariwisata yang nilai pajak terutangnya tidak lebih lebih besar dari nilai PPh 21 DTP, dapat memperoleh kompensasi atas kelebihan nilai PPh 21 DTP, yang dapat dibayarkan oleh Pemberi Kerja kepada Pekerja secara langsung.