Memasuki tahun 2025, pemerintah Indonesia resmi menaikkan dan menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula berlaku sebesar 11% (sebelas persen), berubah dan meningkat menjadi 12% (dua belas persen) (“Kenaikan Tarif PPN”). Kenaikan Tarif PPN tersebut di atas, pada dasarnya telah diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang… Read More »Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12% di Tahun 2025

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutus Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), atas Permohonan Uji Materiil Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh beberapa Serikat Pekerja dan Partai Buruh Indonesia. Secara… Read More »Uji Materiil Mahkamah Konstistusi Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan

Sebagaimana diketahui bersama, terkait upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Masyarakat atau Pelaku Usaha atas Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”) selaku badan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (“JPH”) berdasarkan legitimasi Peraturan Perundang–Undangan, BPJPH memiliki tugas dan kewenangan untuk… Read More »Ketentuan Perubahan Masa Berlaku Sertifikat Halal

Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, Pemerintah memberikan dukungan kepada UMKM termasuk dengan memudahkan akses pembiayaan di antaranya dengan memberikan kepastian hukum atas penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN serta pada Pemerintah kepada UMKM melalui Penghapusbukuan dan Penghapustagihan. Sejak tanggal 5 November 2024 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah… Read More »Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Dalam rangka melindungi hak setiap orang atau badan terhadap hak atas tanah yang diperolehnya, setiap pemegang hak wajib untuk mencatatkan dan mendaftarkan hak atas tanah tersebut agar pemilik hak yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap tanahnya seperti menguasai, menggunakan, memiliki, mengalihkan, meletakkan jaminan hingga mengambil manfaat di atas tanah tersebut tanpa adanya tuntutan… Read More »Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah

Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai ragam suku dan budaya, dimana masing – masing memiliki kebudayaan yang berlaku secara turun – temurun atau yang dapat dikenal dengan Adat Istiadat. Atas hal tersebut, masyarakat Indonesia yang lahir dan hidup di dalam kebudayaan atau yang dapat disebut sebagai Masyarakat Adat, biasanya memiliki suatu wilayah yang… Read More »Pengalihan Hak Kepemilikan atas Tanah Adat kepada Perseorangan

Dalam rangka mengawasi peredaran dan penggunaan zat adiktif yang dapat membahayakan lingkungan masyarakat, Pemerintah Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap ketentuan mengenai peredaran zat adiktif yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”). Zat adiktif sebagaimana dimaksud di atas pada pokoknya meliputi… Read More »Penyesuaian Ketentuan Peredaran Zat Adiktif Tembakau dan Nikotin

Sebagai bentuk legitimasi kompetensi masyarakat untuk mengemudi berbagai jenis kendaraan di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi segala jenis aspek yang berkaitan dengan lalu lintas, mewajibkan masyarakat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (“SIM”) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun, kepemilikan SIM tersebut ditentukan dengan beberapa… Read More »Kewajiban Keikutsertaan Masyarakat dalam Program Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Salah SatuSyarat Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (“UU Kejaksaan”), Jaksa didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Jaksa,… Read More »Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Jaksa Pengacara Negara

Restitusi Pajak atau yang dikenal dengan Tax Refund pada dasarnya merupakan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (“Ditjen Pajak”) untuk melakukan Pengembalian Pendahuluan terhadap atas Pajak Lebih Bayar untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak (“Restitusi Pajak”). Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6… Read More »Restitusi Pajak (Tax Refund) Bagi Wajib Pajak

Sehubungan dengan berkembangnya berita yang tengah hangat di kalangan masyarakat terkait Program Tabungan Perumahan Rakyat (“Program TAPERA”) yang termuat di berbagai platform media, pada pokoknya pemerintah mewajibkan kalangan Para Pekerja dan Pekerja Mandiri untuk mendaftar menjadi Peserta TAPERA. Atas hal tersebut, sejatinya program TAPERA sudah berlangsung sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang… Read More »Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

SIM atau Surat Izin Mengemudi pada pokoknya merupakan bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan, jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian, yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada saat ini media massa sedang ramai… Read More »Kewajiban Penerbitan SIM CI dan SIM CII Bagi Pengendara Sepeda Motor

Dengan adanya perkembangan teknologi yang beriringan dengan Era Digitalisasi, pada dasarnya tidak hanya memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat akan tetapi juga dapat memberikan dampak negatif salah satu diantaranya yaitu penyalahgunaan data pribadi. Dengan adanya perkembangan teknologi, saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses, mentransmisikan, hingga meretas data pribadi seseorang semata-mata hanya untuk keuntungan pribadi… Read More »Pentingnya Memahami Perlindungan Data Pribadi pada Era Digitalisasi

Seiring dengan adanya perkembangan sistem pemidanaan, pemidanaan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap terdakwa melainkan di sisi lain juga memiliki tujuan mulia untuk penyelarasan kepentingan pemulihan korban dengan melibatkan pertanggungjawaban dari terdakwa melalui suatu pendekatan Keadilan Restoratif atau yang sering dikenal dengan istilah Restorative Justice. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,… Read More »Pedoman Mengadili Perkara Pidana Pada Tahap Peradilan Berdasarkan Keadilan Restoratif PERMA No 1 Tahun 2024

Latar Belakang diterbitkannya Perpres 19/2024 Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam rangka mengembangkan Industri Gim Nasional Pemerintah Indonesia bermaksud untuk melakukan percepatan pengembangan Industri Gim Nasional dengan menentukan beberapa kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional (“Perpres 19/2024”). Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan percepatan pengembangan… Read More »Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada pokoknya tiap-tiap pemilik dan/atau pencipta atas suatu Kekayaan Intelektual khususnya Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan Hak Ekonomi maupun Hak Moral atas tiap-tiap ciptaannya. Berkaitan dengan Hak Ekonomi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“Undang-Undang Hak Cipta”) telah menentukan bahwa pada pokoknya Hak Ekonomi… Read More »Lembaga Manajemen Kolektif atas Hak Cipta

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, masyarakat menciptakan euforianya tersendiri dengan tujuan untuk mendukung calon-calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif sesuai dengan pilihannya tersendiri. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, terasa euforia yang berbeda pada masyarakat akibat adanya salah satu calon legislatif yang cukup menarik perhatian yaitu Alfiansyah Komeng yang mencalonkan diri sebagai Dewan… Read More »Pencalonan DPD di Kalangan Selebriti

Dalam praktik bisnis di Indonesia, seringkali ditemukan bahwa Organ Perusahaan khususnya Direksimemiliki jabatan rangkap sebagai Direksi dalam 2 (dua) Perusahaan, yang memiliki kegiatan usahasejenis pada:a. Perusahaan dimana Direksi yang bersangkutan ditunjuk sebagai salah satu Organ Perusahaan; danb. Perusahaan yang didirikan oleh Direksi yang bersangkutan. Potensi Resiko Apabila mempertimbangkan risiko atas peristiwa tersebut di atas, dalam… Read More »Dampak Hukum Jabatan Rangkap Organ Perusahaan dalam Perusahaan Sejenis

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PeraturanPerpajakan (“UU 7/2021”), Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak(“NPWP”) akan dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”). Hal tersebut sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 j.o ayat 1a UU 7/2021, yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut : Pasal 2 ayat 1 UU… Read More »Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK)Wajib Pajak Orang Pribadi (Penduduk)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dan ditetapkan Usia Dewasa bagi anak yang dianggap telah cakap untuk melakukan segala bentuk perbuatan hukum yaitu pada usia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebelumnya. Apabila seorang anak belum mencapai Usia Dewasa, segala bentuk perbuatan hukum yang bersangkutan dengan anak tersebut wajib berada dalam… Read More »Penetapan Perwalian dalam Jual Beli Aset

Pengimplementasian kewajiban Pemerintah Indonesia baik dalam tingkat pusat ataupun tingkat daerah untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“MBR”), diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (“UU 1/2011”), salah satunya untuk kebijakan pembebasan PPN. Kebijakan bebas PPN tersebut, dituangkan secara tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor… Read More »Kebijakan Bebas PPN dalam Transaksi Jual Beli Hunian

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pelaksanaan Social Commerce di Indonesia pada dasarnya telah memperoleh penolakan dari pemerintah Indonesia, dikarenakan belum adanya regulasi yang membatasi pelaksanaan dari Social Commerce dan menyebabkan berbagai issue, setidak-tidaknya sebagai berikut: • Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kegiatan perdagangan di Indonesia; • Penguasaan data pribadi oleh satu penyelenggara aplikasi; • Dominasi komodisi… Read More »Penyesuaian ketentuan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Social Commerce pada dasarnya merupakan suatu sistem transaksi atau perdagangan, yang dilakukan oleh Pedagang dan Pembeli, dalam suatu media elektronik yang mulanya hanya dipergunakan sebagai media sosial. Dalam praktiknya saat ini, Pedagang dan Pembeli seringkali menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Tiktok sebagai sarana untuk bertransaksi secara digital. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa… Read More »Perbedaan Social Media dengan E – Commerce

A. Harta Bersama dalam Perkawinan Dalam suatu perkawinan yang sah, suatu harta benda yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan tersebut akan dikategorikan sebagai Harta Bersama bagi suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang… Read More »Pemisahan Harta dalam Perkawinan dan Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement)

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 19/2009”), Hewan Peliharaan didefinisikan sebagai hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Oleh karenanya, setiap orang diberikan hak untuk memelihara dan merawat tiap-tiap hewan peliharaan baik di dalam rumah tinggal ataupun di dalam suatu kurungan… Read More »Kewajiban menjaga Ketertiban dalam Memelihara Hewan Peliharaan

Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dengan tujuan agar dapat membuktikan pemilik yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah, dalam hal ini tiap-tiap bidang tanah yang dimiliki oleh pemilik dan/atau pemegang hak wajib untuk dilakukan Pendaftaran Tanah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997… Read More »Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang diadopsi dari hukum belanda Wetboek Van Strafrecht dan masih berlaku sampai dengan saat ini (“KUHP Lama”) tidak mengatur secara khusus mengenai Tindak Pidana Korporasi. Pada dasarnya, Tindak Pidana Korporasi yang dikenal saat ini, tersebar dalam beberapa peraturan… Read More »Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi

Sebagaimana diketahui bersama, pada periode akhir tahun 2022, pemerintah Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perpu Cipta Kerja”), yang pada pokoknya mengubah ketentuan beberapa bidang hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja 11/2020”). Pada hakikatnya penerbitan… Read More »Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Penetapan Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 pada Bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Perseroan Terbatas

Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), pada dasarnya pekerja perempuan (“Karyawati”) mendapatkan perlindungan atau hak khusus untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan… Read More »Hak Tenaga Kerja Perempuan di Lingkungan Pekerjaan

A. Pengertian Fidusia Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (“UU Fidusia”) mendefinisikan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sesuai dengan definisi Fidusia sebagaimana dimaksud di atas, pengalihan hak kepemilikan suatu benda… Read More »Dampak Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia