Latar Belakang diterbitkannya Perpres 19/2024 Sebagaimana diketahui bersama, bahwa dalam rangka mengembangkan Industri Gim Nasional Pemerintah Indonesia bermaksud untuk melakukan percepatan pengembangan Industri Gim Nasional dengan menentukan beberapa kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional (“Perpres 19/2024”). Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan percepatan pengembangan… Read More »Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada pokoknya tiap-tiap pemilik dan/atau pencipta atas suatu Kekayaan Intelektual khususnya Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan Hak Ekonomi maupun Hak Moral atas tiap-tiap ciptaannya. Berkaitan dengan Hak Ekonomi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“Undang-Undang Hak Cipta”) telah menentukan bahwa pada pokoknya Hak Ekonomi… Read More »Lembaga Manajemen Kolektif atas Hak Cipta

Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, masyarakat menciptakan euforianya tersendiri dengan tujuan untuk mendukung calon-calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif sesuai dengan pilihannya tersendiri. Dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, terasa euforia yang berbeda pada masyarakat akibat adanya salah satu calon legislatif yang cukup menarik perhatian yaitu Alfiansyah Komeng yang mencalonkan diri sebagai Dewan… Read More »Pencalonan DPD di Kalangan Selebriti

Dalam praktik bisnis di Indonesia, seringkali ditemukan bahwa Organ Perusahaan khususnya Direksimemiliki jabatan rangkap sebagai Direksi dalam 2 (dua) Perusahaan, yang memiliki kegiatan usahasejenis pada:a. Perusahaan dimana Direksi yang bersangkutan ditunjuk sebagai salah satu Organ Perusahaan; danb. Perusahaan yang didirikan oleh Direksi yang bersangkutan. Potensi Resiko Apabila mempertimbangkan risiko atas peristiwa tersebut di atas, dalam… Read More »Dampak Hukum Jabatan Rangkap Organ Perusahaan dalam Perusahaan Sejenis

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi PeraturanPerpajakan (“UU 7/2021”), Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak(“NPWP”) akan dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (“NIK”). Hal tersebut sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 j.o ayat 1a UU 7/2021, yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut : Pasal 2 ayat 1 UU… Read More »Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK)Wajib Pajak Orang Pribadi (Penduduk)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dan ditetapkan Usia Dewasa bagi anak yang dianggap telah cakap untuk melakukan segala bentuk perbuatan hukum yaitu pada usia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebelumnya. Apabila seorang anak belum mencapai Usia Dewasa, segala bentuk perbuatan hukum yang bersangkutan dengan anak tersebut wajib berada dalam… Read More »Penetapan Perwalian dalam Jual Beli Aset

Pengimplementasian kewajiban Pemerintah Indonesia baik dalam tingkat pusat ataupun tingkat daerah untuk mewujudkan keseimbangan pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (“MBR”), diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (“UU 1/2011”), salah satunya untuk kebijakan pembebasan PPN. Kebijakan bebas PPN tersebut, dituangkan secara tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor… Read More »Kebijakan Bebas PPN dalam Transaksi Jual Beli Hunian

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pelaksanaan Social Commerce di Indonesia pada dasarnya telah memperoleh penolakan dari pemerintah Indonesia, dikarenakan belum adanya regulasi yang membatasi pelaksanaan dari Social Commerce dan menyebabkan berbagai issue, setidak-tidaknya sebagai berikut: • Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kegiatan perdagangan di Indonesia; • Penguasaan data pribadi oleh satu penyelenggara aplikasi; • Dominasi komodisi… Read More »Penyesuaian ketentuan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Social Commerce pada dasarnya merupakan suatu sistem transaksi atau perdagangan, yang dilakukan oleh Pedagang dan Pembeli, dalam suatu media elektronik yang mulanya hanya dipergunakan sebagai media sosial. Dalam praktiknya saat ini, Pedagang dan Pembeli seringkali menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Tiktok sebagai sarana untuk bertransaksi secara digital. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa… Read More »Perbedaan Social Media dengan E – Commerce

A. Harta Bersama dalam Perkawinan Dalam suatu perkawinan yang sah, suatu harta benda yang diperoleh suami atau istri dalam perkawinan tersebut akan dikategorikan sebagai Harta Bersama bagi suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang… Read More »Pemisahan Harta dalam Perkawinan dan Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement)

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (“UU 19/2009”), Hewan Peliharaan didefinisikan sebagai hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Oleh karenanya, setiap orang diberikan hak untuk memelihara dan merawat tiap-tiap hewan peliharaan baik di dalam rumah tinggal ataupun di dalam suatu kurungan… Read More »Kewajiban menjaga Ketertiban dalam Memelihara Hewan Peliharaan

Untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dengan tujuan agar dapat membuktikan pemilik yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah, dalam hal ini tiap-tiap bidang tanah yang dimiliki oleh pemilik dan/atau pemegang hak wajib untuk dilakukan Pendaftaran Tanah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997… Read More »Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang diadopsi dari hukum belanda Wetboek Van Strafrecht dan masih berlaku sampai dengan saat ini (“KUHP Lama”) tidak mengatur secara khusus mengenai Tindak Pidana Korporasi. Pada dasarnya, Tindak Pidana Korporasi yang dikenal saat ini, tersebar dalam beberapa peraturan… Read More »Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi

Sebagaimana diketahui bersama, pada periode akhir tahun 2022, pemerintah Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perpu Cipta Kerja”), yang pada pokoknya mengubah ketentuan beberapa bidang hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja 11/2020”). Pada hakikatnya penerbitan… Read More »Perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Penetapan Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 pada Bidang Hukum Ketenagakerjaan dan Perseroan Terbatas

Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), pada dasarnya pekerja perempuan (“Karyawati”) mendapatkan perlindungan atau hak khusus untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan… Read More »Hak Tenaga Kerja Perempuan di Lingkungan Pekerjaan

A. Pengertian Fidusia Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (“UU Fidusia”) mendefinisikan Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sesuai dengan definisi Fidusia sebagaimana dimaksud di atas, pengalihan hak kepemilikan suatu benda… Read More »Dampak Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Pertambangan Batuan yaitu merupakan salah satu kegiatan pertambangan sumber daya alam jenis mineral yang diakui secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berikut dengan perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara j.o Undang-Undang Nomor… Read More »Surat Izin Pertambangan Batuan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU Lalu Lintas”), pada dasarnya mengatur diantaranya mengenai upaya dan/atau kewajban pengemudi dan setiap orang yang bertanggung jawab atas kendaraan yang melintas pada lalu lintas jalan. Adapun, yang dapat dikategorikan sebagai kendaraan sebagaimana dimaksud di atas antara lain yaitu : 1) Kendaraan Bermotor;dan 2)… Read More »Pertanggungjawaban Perusahaan dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut dengan perubahan terakhir yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU KUP”), pada dasarnya Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila dalam jangka waktu 5 (lima)… Read More »Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif atas Surat Ketetapan Pajak

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PT”), Perseroan Terbatas pada dasarnya didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau Badan Hukum… Read More »Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU Penyiaran”), Penyiaran pada pokoknya merupakan suatu kegiatan pemancarluasan siaran baik siaran berupa suara, gambar dan/atau gambar dan suara, melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat… Read More »Ketentuan Penyiaran Lagu yang dilarang oleh KPI

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (“POJK BPRS”), Pembiayaan berdasarkan Akad Musyarakah didefinisikan sebagai Pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara BPRS  dengan Nasabah untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan… Read More »Penerapan Prinsip Musyarakah dalam Lembaga Pembiayaan

Akad Berdasarkan Prinsip Syariah Secara umum, sah atau tidak suatu Akad tunduk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (“KHES”). Berdasarakan Pasal 28 KHES, diatur bahwa Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (1) KHES, Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam Perjanjian yang didalamnya tidak mengandung… Read More »Konsep Ideal Pembiayaan Syariah

Sebagaimana diketahui bersama, Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya, yang berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (“Kekayaan Intelektual”). Oleh karenanya, terhadap setiap orang atau kelompok yang menimbulkan atau menciptakan suatu Kekayaan Intelektual, mempunyai hak atas pemikiran inovatif tersebut untuk… Read More »Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (“INPRES 1/22”). INPRES 1/22 memberikan instruksi kepada berbagai instansi pemerintah untuk turut mengambil langkah-langkah dalam rangka berkoordinasi terhadap pengendalian dan  pelaksanaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya instruksi yang diberikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan… Read More »BPJS Sebagai Syarat Jual Beli Tanah

A. BPJS Ketenagakerjaan Sebelum dijabarkan lebih lanjut mengenai kewajiban BPJS Ketenagakerjaan ada baiknya terlebih dahulu dijabarkan mengenai jenis program dari BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 4 (empat) program yaitu sebagai berikut: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (diatur khusus dalam PP No. 44/2015 beserta perubahan sebagaimana diatur dalam PP 82/2019); Jaminan Kematian (JKM) (diatur khusus dalam PP… Read More »Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang Wajib Didaftarkan

Guna tetap dapat mengurangi penyebaran COVID-19, Pemerintah kembali melakukan perpanjangan terhadap PPKM level 1 terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022, dengan beberapa penyesuaian. Pengaturan mengenai penyesuaian terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.45 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus… Read More »Perpanjangan PPKM